Perlu Penegakkan Disiplin Anggota DPRD

Banjarmasin  - Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Selatan Burhanuddin berpendapat, kedisiplinan anggota legislatif perlu ditegakkan untuk memaksimalkan pelaksanan tugas selaku wakil rakyat.


"Karena tanpa disiplin kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel melaksanakan studi banding ke BK DPRD DKI Jakarta, 14 November 2016.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel itu mengatakan, penegakkan disiplin tersebut pada dasar kepatuhan terhadap peraturan tata tertib, dan kode etik anggota dewan/wakil rakyat.

"Dalam penegakkan disiplin tersebut, yang terpenting anggota BK harus memberi contoh terlebih dahulu, dan dalam penerapan sanksi tidak `tebang pilih` walau pimpinan fraksi atau partainya sekalipun harus mendapatkan tindakan sesuai tingkat kesalahan," tegasnya.

Ia mengaku, penegakkan disiplin oleh BK DPRD Kalsel terhadap anggota legislatif tingkat provinsi tersebut masih belum maksimal.

Untuk memaksimalkan penegakkan disiplin tersebut, menurut dia, terpulang pada kesadaran atau kemauan dari masing-masing anggota dewan itu sendiri.

"Kalau penegakkan disiplin hanya oleh kemauan/keinginan BK, mustahil akan membuahkan hasil maksimal, tanpa dukungan kesadaran anggota dewan itu sendiri," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut. 

"Namun, kami terus berusaha dan melakukan pendekatan agar anggota DPRD/wakil rakyat tingkat provinsi ini meningkatkan kedisiplinan, yang bukan cuma hadir pada rapat paripurna, tetapi juga rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya," demikian Burhanuddin.

Sementara itu, berdasarka hasil pemantauan Komunitas Wartawan Parlemen Kalsel, selama ini rapat-rapat di DPRD provinsi tersebut hampir tidak pernah lengkap kehadiran anggota legislatif. 

Begitu pula ketika sebagian anggota Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah, yang tidak kunker ternyata tidak masuk kerja ke Rumah Banjar (gedung DPRD Kalsel) dengan berbagai alasan.

Hal lain dalam berpakaian, masih terdapat anggota DPRD Kalsel yang terkesan tidak mematuhi tatib dewan yang sudah menjadi kesepakatan mereka, dengan alasan hal tersebut merupakan hak privasi masing-masing asalkan sopan. 

Cara berpakaian yang agak mencolok atau bagaikan artis/bintang film dan seakan memamerkan kekayaan, tampak di antara anggota DPRD Kalsel dari kaum hawa (perempuan).

Padahal Tatib DPRD Kalsel mengatur seragam para wakil rakyat itu, kapan mengenakan pakaian sipil lengkap, sipil resmi, dan pakaian sipil harian, kecuali Jumat (jika tidak ada acara resmi) pakaian bebas.

Sumber : AntaranewsKalsel edisi Senin, 21 Nov 2016