Pemangkasan APBD Jangan Ganggu Pembangunan Infrastruktur

Banjarmasin - Komisi III DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak mengganggu rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017.

"Kalau betul terjadi pemangkasan sebesar Rp600 miliar, maka hal itu sangat kami sayangkan, apalagi kalau yang terpangkas terbesar untuk anggaran pembangunan infrastruktur," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Riswandi di Banjarmasin, Kamis, menanggapi kabar ada pemangkasan APBD setempat berfasarkan hasil evaluasi Kemdagri.

Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu, kemajuan suatu daerah tidak bisa terlepas dari peningkatan pembangunan infrastruktur, perekonomian dan bidang pendidikan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel itu mengaku belum mengetahui pasti anggaran yang mengalami pemangkasan dari hasil evaluasi Kemendagri tersebut.

"Apakah yang mengalami pemangkasan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana perimbangan lain dari pemerintah pusat. Nanti kita tanyakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," katanya.

"Insya Allah, besok Jumat (6/1) kami mengundang Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui besaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang terpangkas," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) RI itu. 

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu memaklumi kalau memang terjadi pemangkasan APBD 2017 yang notabene sebagai sumber pembiayaan pembanguan satu tahun ke depan provinsi ini.

"Karena kenyataannya atau merupakan kondisi objektif keuangan negara kita belakangan tampaknya kurang menggembirakan, dan hal tersebut hendaknya menjadi keprihatinan bersama," ujarnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.

Namun pemerintah daerah harus pandai menyiasati pemangkasan APBD Kalsel 2017 kalau memang terjadi, demikian Riswandi.

APBD Kalsel 2017 yang sudah disahkan dan dimintakan evaluasi Kemdagri itu secara umum terdiri atas pendapatan daerah Rp6.004.540.105.000,00 dan belanja daerah Rp6.038.040.105.000,00, atauu defisit Rp33,5 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.

Sumber : Antaranews Kalsel