Saber Pungli Back-up ‘MoU Bandung’

KOMITMEN kesepahaman yang dibuat Gubernur H Sahbirin Noor dan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) sampai pula ke markas tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kalimantan Selatan. Lembaga yang diketuai Irwasda Polda Kalsel Kombes Ade Rahmat Suhendi sigap memback-up komitmen pemberantasan korupsi dan pungli di birokrasi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua Pelaksanan I Tim Saber Pungli Kalsel, Wing Ariansyah mengatakan, Saber Pungli Kalsel akan konsen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh birokrasi. Untuk itu Tim Saber Pungli menyambut baik komitmen Paman Birin, sapaan karib Gubernur Kalsel yang dibuat di Bandung dengan penerapan tiga aplikasi program bersama Provinsi Jawa Barat.

“Dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oknum di beberapa instansi, itu bukan sekadar dongeng. Tapi dengan penerapan tiga aplikasi yang telah disepakati Pak Gubernur, praktik korupsi akan dipersempit atau semoga tiada peluang sama sekali,” ujarnya, Ahad (27/11) di Banjarmasin.

Saber Pungli mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan sistem terbaik bidang perencanann anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komitmen di Bandung itu, menurut Wing, sebagai bentuk realisasi fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang yang juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintah negara.

Apalagi berkaca pada hasil pemetaan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan PTSP maupun pendapatan atas PKB. Di sisi lain, TPP pun masih sangat diperlukan di lingkungan pemerintah daerah.

Wing menyebut, tiga aplikasi ini merupakan bagian dari Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik. Tujuannya, mendorong implementasi sistem pengelolaan pemerintah berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintah daerah.

“Juga membangun komitmen pemerintah daerah, serta menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi system elektronik tersebut,” ujarnya.

Sibakantan

Di bagian lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatn Aminudin Latif menyatakan, siap menerapkan sistem e-Samsat di Kalsel. Kendati Dispenda Kalsel dalam beberapa bulan lalu telah meluncurkan program yang sama dengan Jawa Barat, yakni ‘SIBAKANTAN’ (Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Kalimantan Selatan).

“Hanya saja SIBAKANTAN baru diuji-coba. Insya Allah mulai awal Desember SIBAKANTAN sudah mulai diterapkan,” ujar Aminuddin.

Dikatakannya, SIBAKANTAN ini dikawinkan dengan SI-ERI (Sistem Elektonik Registration and Identification) milik Polda Kalsel. Pendekatannya hampir serupa dengan aplikasi milik Pemprov Jabar.

Perpaduan teknologi dan kultural, yang berbasis teknologi modern bekerjasama dengan Bank Kalsel melalui UPPD, Samsat Corner Q Mall, dan payment point.

Tentang berbasis tradisional, hal ini sesuai kondisi alam (sungai dan pedesaan) di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Jangkauannya tentu dengan menggunakan mobil keliling. “Pelayanan awal dilakukan di atas kelotok dulu,” ujarnya.

Sumber : Media Kalimantan