Persoalan Bandara Sjamsudin Noor Jangan Berkepanjangan

Banjarmasin - Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi mengharapkan, persoalan rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin jangan sampai berkepanjangan hingga mempermalukan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

"Jika persoalan rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor berkepanjangan, tak ada tindak lanjut yang signifikan, apalagi sampai tidak jelas bisa mempermalukan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.

Pasalnya, tutur anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tiga periode itu, "ground breaking" atau peletakan batu pertama untuk pembangunan/pengembangan Bandara Sjamsudin Noor oleh Wapres JK sudah lebih satu seengah tahun.

"Kalau saya tidak salah, ground breaking untuk pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) itu tahun terakhir (2015) - menjelang habis masa jabatan periode kedua Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap, rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor di wilayah Kota Banjarbaru, Kalsel yang berlarut-larut atau belum kunjung pelaksanaan, bukan sebuah rekayasa untuk memperlakukan Wapres JK. 

"Mengapa saya katakan persoalan rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor yang belum menampakkan tindak lanjutnya bisa mempermalukan Wapres. Karena Pak JK yang melakukan ground breaking, maka secara moril beliau turut bertanggung jawab untuk merealisasikan," katanya.

Ia mengatakan, ketika Komisi III DPRD Kalsel mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) November lalu, piah kementerian beralasan, keterlambatan pelaksanaan lelang untuk pengembangan Bandara Sjamsudin Noor karena pergantian direksi PT Angkasa Pura (AP) I.

"Namun rupanya dengan pergantian direksi atau direksi baru tersebut manajemen AP I melakukan evaluasi ulang atas perencanaan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor dan menangguhkan pengumuman hasil lelang dengan asalan permasalahan pembebasan lahan belum selesai," ujarnya. 

Ia menyatakan, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan akan terus berjuang dan mempertanyakan masalah paling mendasar sehingga rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor tertunda lagi.

"Kita berharap, kawan-kawan di tingkat pusat, termasuk wakil-wakil rakyat Kalsel yang berada di `Senayan` (DPR RI) juga lebih gigih lagi memperjuangkan agar pengembangan Bandara Sjamsudin Noor segera terealisasi," katanya.

Ketika ditanya, mengapa rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor tidak masuk Program Strategi Nasional (PSN), mantan pegawai Departemen Keuangan RI bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu hanya tersenyum, kecuali mengatakan, itulah kenyataan yang ada.

"Kita di daerah sudah `teriak` persoalan Bandara Sjamsudin Noor tersebut. Tapi teriakan daerah mungkin tak akan berarti apa-apa, tanpa `gayung bersambut` dan kawan-kawan wartawan mungkin tahu sendiri," demikian Riswandi.

Sebelumnya General Manager (GM) AP I Cabang Banjarmasin Handy Heryudhitiawan mengatakan, pengumuman pemenang lelang untuk pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor itu November 2016, dan bulan berikut (Desember) sudah bisa memulai pekerjaan.

GM AP I Cabang Banjarmasin mengemukakan itu saat pertemuan dengan Pimpinan DPRD/Komisi III DPRD tingkat provinsi tersebut, serta ketika bersilaturahmi dengan Biro Antara Kalsel beberapa waktu lalu.

Rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor yang merupakan kebanggaan masyarakat Kalsel itu terbagi dua paket I dan II dengan total pembiayaan sekitar Rp2,2 triliun. 

Pelaksanaan lelang paket II antara lain pembangunan apron serta sarana dan prasarana penunjang lainnya dengan pembiayaan sekitar Rp900 miliar itu sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman pemenangnya.

Sedangkan paket I antara lain pembangunan terminal penumpang serta sarana dan prasarana lainnya dengan perkiraan pembiayaan Rp1,3 triliun, kini juga sedang persiapan lelang.

 Sumber : Antaranwes Kalsel