Implementasi Pelayanan Publik Masih Rendah

Banjarbaru - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Nadjmi Adhani mengatakan, implementasi pelayanan publik masih rendah terutama di kecamatan dan kelurahan yang belum memenuhi standar.

"Penilaian indikator kinerja pelayanan publik menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan," ujarnya di Banjarbaru, Senin.

Ia mengatakan, Pemkot Banjarbaru melaksanakan monitoring secara mandiri seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui kepatuhan dan pemenuhan standar pelayanan publik.

Dijelaskan, langkah itu dilakukan Pemkot sebagai penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Hasil monitoring, satu kecamatan masuk zona hijau, satu kecamatan zona kuning, tiga kecamatan zona merah dan empat kelurahan zona hijau serta 16 kelurahan zona kuning," ungkapnya.

Menurut dia, nilai rata-rata gabungan kota yakni 70,28 atau masuk zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang dan penilaian tersebut harus diperbaiki dalam waktu enam bulan ke depan. 

"Kami akan melakukan evaluasi dalam waktu enam bulan ke depan. Ditargetkan pelayanan pada seluruh kecamatan dan kelurahan masuk dalam zona kuning sehingga sudah bagus," ucapnya. 

Dikatakan, rendahnya implementasi standar pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan meliputi ketersediaan pelayanan khusus pengguna layanan berkebutuhan khusus hanya 8 persen.

Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat sebesar 8 persen, ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan 12 persen, kepatuhan petugas 12 persen.

Kemudian, ketersediaan maklumat pelayanan 32 persen, dan ketersediaan sarana dan prasarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus yang mencapai 52 persen.

"Kami memberikan penghargaan atau apresiasi bagi kecamatan dan kelurahan yang produk layanannya masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi," ujarnya.

Ditambahkan, kecamatan maupun kelurahan yang implementasi pelayanan publik belum memenuhi standar akan dievaluasi sehingga pelayanan publik semakin baik. 

Sumber : Antaranews Kalsel