Jembatan Timbang Alternatif Atasi Masalah Jalan

Banjarmasin   - Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Riswandi mengatakan, jembatan timbang bisa menjadi alternatif mengatasi permasalahan jalan raya di provinsi tersebut yang menjadi lintasan angkutan Semen Conch.

"Jembatan timbang sebagai alternatif mengatasi permasalahan jalan raya/umum di Kalimantan Selatan (Kalsel) itu hasil pembicaraan Komisi III DPRD provinsi setempat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," katanya di Banjarmasin, Senin.

Pembicaraan dengan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub itu saat kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan ke Jakarta, 12 - 14 Januari 2017.

Namun, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera itu, karena anggaran pemerintah pusat juga terbatas, sehingga pengadaan jembatan timbang tersebut bukan permanan atau hanya bersifat bergerak kesana-kemari (mobile).

"Kita berharap, pengadaan/penyediaan jembatan timbang bersifat mobile yang merupakan kewenangan pemerintah pusat tersebut sesegera mungkin dioperasikan dalam tahun 2017," katanya.

"Bila jembatan timbang itu sudah, akan lebih memudahkan pengawasan angkutan, terutama bagi yang bermuatan melebih ketentuan maksimal daya tahan/beban jalan, dan ada gilirannya mengurangi percepatan kerusakan jalan," demikian Riswandi.

Keberangkatan ke Ditjen Hubdar Kemenhub tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan (Dishub) setempat dan anggota DPRD Kabupaten Balangan di provinsi itu.

Sebelumnya warga masyarakat Balangan berunjukrasa atas angkutan semen produkdi pabrik PT Conch Indonesia yang beroperasi di daerah tentangga Kabupaten Tabalong, Kalsel melewati jalan raya/umum wilayah tersebut. 

Pasalnya dengan lindasan armada angkutan Semen Conch yang bermuatan mencapai 30 ton atau lebih itu, semakin mempercepat kerusakan jalan raya/umum di wilayah Balangan khususnya, bahkan kini prasarana perhubungan darat tersebut terancam rusak parah.

Persoalannya kelas jalan di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota, baik berstatus nasional (jalan negara) maupun jalan provinsi belum ada kelas II, terlebih kelas I, baru kelas III atau dengan daya tahan/beban maksimal delapan ton.

Sumber : Antaranews Kalsel